Penanganan Bencana Mentawai Salah Urus

Manajemen penanggulangan bencana Mentawai sungguh memprihatinkan. Empat bulan berlalu, pemerintah masih belum menemukan formula yang tepat untuk mengkoordinir segenap sumber daya ada.

Alhasil, nasib ribuan pengungsi masih dilanda kecemasan akan nasibnya pemukiman baru. Bahkan, kebutuhan dasar mereka belum sepenuhnya terpenuhi.

Misalnya saja hunian sementara. Meski pengerjaannya hampir rampung, namun tidak sepenuhnya memenuhi syarat yang berlaku.

Syarat tersebut seperti yang dikatakan Deputi Penanggulangan Darurat BNPB Soetrisno saat berada di Sikakap, Kabupaten Mentawai, Kamis (24/2) lalu, yakni, akses jalan terjangkau, dekat sumber air, dekat sumber ekonomi mereka, dan sumber daya lokal.

2.072 unit huntara yang dibangun di 8 titik relokasi berdasarkan keputusan Bupati Kabupaten Mentawai No. 188.45-320 Tahun 2010, dibangun jauh dari pemukiman lama, dimana sumber ekonomi berupa kebun terhampar.

Kebun bagi masyarakat Mentawai adalah kehidupan. Dari sana aliran rupiah diharapkan. Dan dari sana juga pasokan untuk pengisi perut digantungkan.

Kebanyakan isi kebun bervariatif seperti, pisang, keladi, cokelat, sagu, dan nilam. Sekeliling itu hingga ke pantai biasanya terdapat kelapa yang dijadikan mata pencaharian. Kelapa diolah menjadi kopra. Inilah sumber mata pencarian masyarakat Mentawai sesungguhnya.

”Kebijakan relokasi Mentawai adalah pembunuhan karakter masyarakat Mentawai sendiri, karena sejatinya tempat tinggal mereka tidak jauh dari kebun,” ujar Manager Project Padang Yayasan IDEP Dedi Triadi.

Ada 8 titik yang dijadikan pusat relokasi korban tsunami 25 Oktober 2010 yakni, KM 27, KM 32, KM 37, KM 44. Semuanya berada di Kawasan HPH Minas Pagai Lumber, Pagai Selatan. Huntara disini dibangun oleh PMI dan Talenta.

Disamping deretan huntara di KM 37, juga ada ratusan tenda dan shelter box berdiri kokoh. Tenda tersebut dihuni oleh warga Dusun Asahan dan Dusun Bulasat.

”Kita diinstruksikan pemerintah pindah ke KM 37 ini, tapi mereka belum menyiapkan huntara sebagaimana warga dusun lainnya. Tinggal ditenda selama berbulan-bulan, kami sangat tersiksa. Malam embun masuk kedalam, sedangkan siang sangat panas,” ujar Adriana Samaloisa.

Lalu, di Pagai Utara, terdapat di kawasan HPH yang sama yakni KM 4, KM 8, dan KM 10. Terakhir, pusat relokasi di Sipora Selatan. Huntara yang dibangun mencapai 410 unit.

Meski telah siap dua bulan lalu, huntara di KM 10 masih kosong. Pada beberapa unit rumah ada tertulis ”Jika belum membayar ganti rugi tanaman, maka saudara belum bisa menghuni rumah ini.”

Hingga saat ini, persoalan pembebasan lahan huntara yang berada diareal perusahaan pemegang HPH belum selesai. Lahan yang telah lama ditinggalkan perusahaan, dimanfaatkan masyarakat menanam tanaman seperti jagung dan cokelat juga menambah masalah baru yakni tuntutan ganti rugi tanaman.

”Lahan HPH sedang diproses Bupati Mentawai untuk dipindahalihkan,” ujar Soetrisno.

Di Sipora Selatan telah siap 613 unit, namun, sebanyak 413 unit belum terisi. “Hunian sementara di Sipora Selatan tuntas 10 Maret ini,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kepulauan Mentawai Tarminta di Sikakap, Februari lalu.

Total pembangunan huntara ini mencapai Rp 35 miliar. “Di BPBD ada dana donasi dari masyarakat senilai Rp 7,9 miliar. Itu akan digunakan untuk membangun 666 unit huntara lagi,” Soetrisno menjelaskan.

Rata-rata hunian baru ini berjarak sekitar 7 hingga 20 kilometer dari kampung lama pengungsi. Untuk mencapai sumber ekonomi yang masih tertinggal di kampung lama, dibutuhkan waktu 3-4 jam perjalanan kaki.

Rintangannya cukup berat karena harus membuka jalur baru untuk mencapai kampung lama. Selama ini, jalur darat dikesampingkan, karena di Mentawai, hubungan antara dusun selama ini dijajaki dengan boat maupun sampan.

Kebijakan relokasi hanya menjawab kebutuhan untuk perumahan sementara, belum untuk akses menuju sumber ekonomi apalagi harapan ekonomi baru di pemukiman baru.

Akses ke perkebunan yang sangat jauh serta jalan tidak memadai mengharuskan pengungsi selama ini berharap penuh pada pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang masih eksis.

Tapi, harapan pada pangan pernah pupus pada bulan Februari lalu, dimana pengungsi terpaksa beli beras miskin (raskin) karena pasokan beras tidak ada. Keladi dan pisang, kalau pun ingin dipanen sudah membusuk di kebun-kebun pemukiman lama.

“Honor pengerjaan lahan dari proyek PNPM Mandiri serta PMI yang bernilai Rp 1 juta terpaksa disisihkan untuk membeli beras miskin (raskin) sebanyak 30 kilogram,” ujar Kepala Dusun Maurau Ferdinand Samaloisa di KM 37.
Tak hanya Ferdinand, semua pengungsi di relokasi Pagai Utara dan Pagai Selatan mengakui hal serupa. Di bulan Februari mereka harus membeli raskin ke Sikakap.

Sepertinya, aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 Tentang Penggulangan Bencana tidak berlaku bagi mereka. Pangan yang termaktub dalam peraturan tersebut terhenti realisasinya pada bulan Januari lalu. Padahal penanganan bencana Mentawai masih berstatus tanggap darurat.

“Kalau dalam sebulan ini, tidak ada kejelasan pemerintah terkait subsidi pangan untuk kami, maka kami akan kembali ke pemukiman lama,” tegas Ferdinand.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mentawai Halomoan Pardede di Sikakap, Jumat (25/2), tidak menampik raskin yang harus dibeli oleh pengungsi tersebut.

“Tapi, untuk bulan Maret ini, kita telah mendistribusikan 61 ton beras untuk semua pengungsi. Tiap jiwa mendapatkan 12 kilogram beras,” katanya.

Selain urusan pangan, penyakit adalah ancaman bagi para pengungsi. Kondisi lingkungan serta asupan gizi yang kurang sebabkan timbulnya ISPA, campak, dan gizi buruk.

Awal Januari lalu, sebanyak 27 pengungsi dapat serangan campak. Pengungsi tersebut pada umumnya warga Dusun Asahan yang masih tinggal di tenda.

Selain tinggal di tempat yang tidak layak, sanitasi buruk di relokasi juga salah satu sebabnya. Untuk itu, LSM Archenova dan PLAN Internasional mencoba mengatasi ini dengan mendirikan 7 unit MCK di kawasan pengungsi Pagai Selatan.

”Tiap unit itu terdapat 4 MCK,” kata Manager Archenova Mentawai Muhammad Salim.

Kejadian campak telah menginspirasi beberapa LSM yang berbasis di Pagai Selatan untuk membuka Crisis Center, pusat pengobatan untuk pengungsi di kawasan itu.

”Ketika penyakit campak menyerang pengungsi tersebut, kita kewalahan dalam melakukan penanganan karena keterbatasan peralatan medis dan obat-obat. Kemudian, kita evakuasi pakai truk ke Sikakap yang berjarak 38 kilometer. Tapi sayang, setelah sampai di Puskesmas, LSM juga yang merawat,” terang Coordinator Kesehatan Ibu Foundation Chandra Sembiring Meliala di KM 37, akhir Februari lalu.

Empat bulan masa tanggap darurat ini, pelayanan kesehatan sangat minim diterima pengungsi. Saat pengungsi butuh penanganan medis serta rujukan, petugas kesehatan pemerintah selalu tidak berada di relokasi.

Terakhir, kejadian pada awal Maret lalu, dimana seorang ibu muda, Armida Sakiadat (20), penghuni huntara di KM 32 Dusun Sabiret, Pagai Selatan, terpaksa menggunakan jasa dukun kampung untuk melahirkan jabang bayi yang masih berumur 6 bulan karena ketiadaan petugas kesehatan.

Ketiadaan disaat masyarakat membutuhkan pertolongan medis ini, Kepala Puskesmas Sikakap Marinus beralasan bahwa petugas Puskesmas Sikakap saat itu sedang belanja di Sikakap untuk membeli ransum.

Bahkan, insentif dijadikan alasan pembenaran kemalasan dalam melakukan pelayanan kesehatan untuk korban tsunami yang telah direlokasi.

“Kita sedikit kecewa, karena selama masa tanggap darurat, petugas medis tidak dapat insentif dari pemerintah,” ujarnya

Kedepannya, Marinus mengaku siap meminjamkan mobil ambulance kepada LSM-LSM yang menangani masalah kesehatan di relokasi Pagai Selatan.

Tapi, dia menjelaskan Puskesmas Sikakap tidak punya dana operasional serta operator untuk menjalankannya. Maka, dia berharap ada NGO yang mau mengambil alih pengoperasiannya.

Wilayah Mentawai yang terkena imbas tsunami ini terdapat 2 unit Puskesmas yakni di Sikakap dan Saumangayak.

Persoalan pelik lainnya dalam penanganan Mentawai adalah koordinasi tidak lancar. Beberapa LSM menganggap, kehadiran pemerintah terutama BPBD Mentawai selama ini seperti signal di Mentawai sendiri, hilang timbul.

“Perpanjangan tanggap darurat telah dilakukan sebanyak empat kali, tapi tak pernah jelas konsepnya. Pemerintah masih meraba formula yang tepat dalam penanganan ini,” jelas Project Manager Mentawai PLAN Indonesia Djuneidi Saripurnawan.

Pada dasarnya, LSM yang masih eksis di Mentawai butuh BPBD sebagai leading sector. Mereka juga rindu kehadiran UN Ocha atau UN RC di Sikakap, sebagai koordinator LSM sebagaimana penanganan bencana di Padang Pariaman.

“Untuk koordinasi mestinya BPBD Mentawai juga harus selalu berada di Sikakap dengan pembukaan posko,” ujar Koordinator Yayasan Air Putih Mentawai Zulkifli.

Permasalah penanganan terasa semakin berat karena bahan bakar minyak (BBM) sering hilang dari peredaran. Padahal, BBM sangat vital dalam kelancaran penananganan Mentawai paska tsunami.

Boat tak jalan tanpa ada bensin. Begitu juga halnya dengan mesin shinshaw tidak akan bermanfaat kalau tidak ada bensin.

Andaikata, penanganan tidak segera diperbaiki, eksodus para pengungsi ke pemukiman lama bisa saja terjadi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: