Status Tanggap Darurat Mentawai Hanya Akal-Akalan


Pengembalian status tanggap darurat untuk Mentawai hingga 31 Desember nanti berdasarkan rapat koordinasi penanganan Mentawai di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Sumatra Barat, Rabu (16/12) dianggap hanya akal-akalan pemerintah.

Hal ini katakan oleh Mantan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2004-2009, Kortanius Sabeleake di Padang (19/12).

Korta mengatakan, permintaan kembali status Mentawai menjadi tanggap darurat hanya untuk kepentingan beberapa pejabat setempat karena pada masa tanggap darurat terdahulu mereka tidak bisa memaksimalkan.

Lanjut Korta, jika dimaksimalkan tanggap darurat 2 minggu awal, maka penanganan bisa dipercepat, dengan catatan komitmen pemerintah menyelamatkan masyarakat.

“Bayangkan berapa relawan yang datang, berapa pasukan TNI yang ada, berapa angggota PMI yang ada pada waktu itu. Jika itu bisa dimaksimalkan maka akan sebentar mengerjakan. Kelompok masyarakat yang kita bentuk saja dengan jumlah 6 orang bisa menyiapkan rumah semi permanen selama 2 hari,” katanya.

Tambah Korta, ada kesempatan penambahan satu minggu tangggap darurat awal, tidak mereka maksimalkan,mereka tidak banyak berbuat. Sampai Desember ini apa yang mereka perbuat. Mereka sengaja mengulur waktu.  Karena jika bertambah hari penanganan, maka uang dinas juga bertambah.

Ia menambahkan, di lapangan itu tidak ada bedanya tanggap darurat dan tidak tanggap darurat. Bagi masyarakat korban tsunami Mentawai pemberlakuan status demikian sama saja. Pelayanan pemerintah tidak ada.

Lanjut Korta, tanggap darurat itu hanya ruang pemerintah untuk menggunakan dana tak tersangka itu, untuk biaya perjalanan dinas mereka, untuk operasional mereka, untuk gaji mereka, dan untuk uang makan mereka.

“Tidak ada siginifikasi yang dirasakan masyarakat antara tanggap darurat dan dengan tidak tanggap darurat . Yang dapat perubahan itu hanya pejabat di Kabupaten Mentawai,” katanya.

Ia menegaskan, tidak akan selesai penanganan Mentawai paska tsunami , jika tidak bekerja.

“Bayangkan, untuk akses kesehatan saja kesulitan susah mencarinya. Di Puskesmas Sikakap saja tidak dokter jaga. Nah, ketika pemberlakuan tanggap darurat pertama,  masak wakil bupati menjaga puskesmas. Mana itu kepala dinas kesehatan kabupaten,” ujar Koordinator Posko Lumbung Derma Peduli Mentawai ini.

Korta juga menampik, kalau upaya percepatan penanganan korban tsunami Mentawai terbentur tidak adanya dana. “Dana penanganan bencana mereka pegang dan fasiltas juga ada, itu hanya alasan saja,” tandas Korta.

Terakhir, Korta menegaskan, pemerintah mesti memahami tanggap darurat itu. Ketika darurat, biaya perjalanan dinas jangan dibuat pula standar darurat. Jika namanya darurat ya darurat. Kalau memang mereka butuh baju, kita jangan ragu untuk memberikan baju kita untuk mereka. sumber: www.mediaindonesia.com

Satu Tanggapan

  1. nice blog pak … silahkan berkunjung ke rumah saya di http://prb-indo.blogspot.com/…. semoga kita bisa berbagi…
    salam waspada

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: