Birokrasi Akan Kita Evaluasi



TUJUH bulan pasca gempa 7,9 SR mengguncang Sumatera Barat, nasib korban gempa masih banyak yang memprihatinkan. Sebagian besar korban masih banyak yang tinggal di rumah hunian sementara yang banyak dibangun oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Bahkan, sebagian mereka ada yang kehilangan mata pencaharian akibat mengalami cacat pada saat gempa terjadi.

Persoalan berat semakin dihadapi oleh korban karena hunian yang mereka tempati sekarang hanya bersifat sementara. Bantuan untuk rusak berat senilai Rp 15 juta yang dijanjikan pemerintah saat ini masih banyak yang belum sampai ke tangan mereka. Selain itu, juga ada sebagian korban gempa yang harus direlokasi karena lokasi tinggal mereka tidak layak lagi untuk bermukim.

Lalu, bagaimana kebijakan pemerintah terkait sejumlah permasalahan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatera Barat pasca bencana dahsyat 30 September 2009. Berikut petikan wawancara kami dengan Ketua Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Harmensyah, Jumat (14/5).

Bagaimana rencana pemindahan warga 4 (empat) jorong di Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam?

Seperti diketahui daerah tersebut sudah sangat rawan untuk ditinggali. Namun, mengenai relokasi warga tersebut harus dibicarakan dulu oleh pihak terkait yakni, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DiNakertrans) Kabupaten Agam dan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (DinTarkim) Kabupaten Agam serta Pemerintah Kabupaten Agam. Karena merelokasi sekelompok warga yang begitu banyak bukan hanya menyangkut tempat tinggal atau perumahan di tempat yang menjadi tujuan, tetapi juga menyangkut persoalan ekonomi dan sosial mereka. Maka, hal ini penting untuk dikaji kembali.

Kapan target realisasi?

Saya tegaskan kembali, hal ini perlu dikaji kembali dan dibicarakan oleh semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan relokasi ini. Untuk itu, belum ada target waktu untuk realisasi relokasi ini.

Kemana Daerah Tujuan Relokasi?

Kemungkinan besar adalah Kabupaten Dharmasraya karena lahan untuk tempat tinggal cukup tersedia serta kesiapan pemerintahannya dalam menampung warga Kenagarian Tanjung Sani yang akan direlokasi.

Apakah warga yang akan direlokasi tersebut setuju?

Relokasi ini hendaknya dikaji kembali karena persoalan utama adalah masalah ekonomi masyarakat tersebut. Sebagian besar masyarakat di kenagarian itu berprofesi sebagai nelayan atau penangkap ikan di Danau Maninjau. Apalagi, tempat tinggal mereka yang baru seperti Dharmasraya yang notabene merupakan daerah perkebunan atau pertanian. Tentunya mereka harus siap untuk menerima konsekuensi sebagai petani atau bekerja di kebun. Hal itu tentunya sangat sulit bagi mereka. Makanya, sebelum mereka menyatakan setuju atau tidak setuju, pihak-pihak terkait harus mengkaji ulang rencana relokasi ini.

Terkait target realisasi pencairan dana rehabilitasi dan rekonstruksi, sudah berapa persen dicairkan dan apakah selesai pada akhir Mei tahun ini?

Sebenarnya dalam 2 (dua) bulan belakangan ini dana tersebut sudah cair, namun terkendala dalam pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas). Belum semua kenagarian / kelurahan  yang terkena dampak gempa yang membentuk Pokmas. Padahal, Pokmas adalah syarat utama dalam mekanisme pencairan dana rehabilitasi dan rekonstruksi.

Menurut data seminggu yang lalu, pencairan sudah mencapai 11%. Kemungkinan pertengahan Juni bantuan tahap I akan cair semua.

Ketika kami menelusuri di lapangan, sebagian besar korban gempa mengakui kalau dana tahap I sebesar Rp 7.500.000 untuk rusak berat sangat sulit untuk dijadikan sebagai modal untuk membangun rumah tahan gempa?

Bantuan rusak berat sebesar Rp 15 juta yang pencairannya dibagi dalam 2 (dua) tahap yakni sebesar Rp 7.500.000 merupakan dana stimulus. Sebagai dana untuk penyelamat, maka dana sebesar itu memang tidak cukup untuk membangun rumah tahan gempa. Tim Pendukung Teknis dilapangan harus membantu masyarakat penerima bantuan untuk memaksimalkan bantuan tersebut. Mereka hendaknya menuntun masyarakat, dengan dana tersebut mana yang harus didahulukan untuk membangun sebuah rumah agar dana tersebut bisa dimaksimalkan.

Apa kendala utama dalam mekanisme pencairan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa?

Kendala utama dalam mekanisme pencairan dana bantuan adalah lambannya pembentukan Pokmas dibeberapa kenagarian / kelurahan di lokasi daerah terkena dampak gempa. Pembentukan Pokmas itu wajib dan Pemerintah Kota / Pemerintah Kabupaten wajib mendukung dan menyusun Pokmas ini.

Apakah lambannya pencairan bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi lebih disebabkan oleh proses birokrasi pencairan yang begitu panjang?

Birokrasi yang panjang berpengaruh pada lambannya pencairan bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap I ini, maka untuk bantuan tahap ke-II akan di evaluasi mekanisme pencairan.

Apa yang menjadi catatan penting BPBD terkait penanganan bencana di Sumbar?

Recovery harus dipercepat agar masyarakat korban gempa bisa kembali menata hidup seperti sediakala.

Soal bantuan rehab/rekon untuk sektor perumahan, apakah tanah korban harus bersertifikat sebagai syarat pengurusan IMB?

Masalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini akan dievaluasi untuk bantuan tahap ke-II. Dan untuk tahap I ini, saya minta kejelian dan kebijaksanaan Pemerintah Kota / Pemerintah Kabupaten untuk menghadapi persoalan IMB dan keharusan tanah bersertifikat dalam mengurus IMB agar tidak membebani masyarakat.

Terakhir, bagaimana dengan tanah ulayat?

Surat izin atau surat keterangan dari niniak mamak merupakan salah satu solusi pengganti sertifikat untuk syarat mengurus IMB bagi tanah ulayat. (yose)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: