Tahap Rehab/Rekon Berisiko Mendatangkan Bencana Ekologis

Secara geologis Sumatera Barat adalah daerah rawan bencana. Diperkirakan sekitar 60% Sumbar memiliki potensi bencana karena sebagian besar daerahnya berada di jajaran Bukit Barisan. Ancaman bencana yang lebih tinggi semakin membayangi Sumbar ketika pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merancang pembangunan hunian sementara bagi korban gempa 7,9 SR 30 September 2009 kemaren.

Tanpa disadari, kebutuhan akan bahan material, seperti kayu dan bahan galian C meningkat pasca gempa. “ Konteks Hunian Sementara (Huntara) yang memicu masyarakat mengambil tambahan bahan material dari sumber yang tidak jelas berisiko mendatangkan bencana baru,” ujar Khalid Saifullah, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumbar di Kantornya, Sabtu (15/5).

Lebih lanjut Khalid mengatakan, meskipun Sumbar saat ini hanya ada 2 (dua) HPH yang aktif yakni di Kabupaten  Solok Selatan dan Kabupaten Mentawai, namun kebijakan pemerintah dalam pemberian izin eksploitasi hutan berisiko mendatangkan bencana ekologis yang sangat besar. “ Dari investigasi kami di lapangan, HPH tersebut bisa menebang kayu puluhan dalam sehari karena menggunakan alat berat, sementara rakyat biasanya berpotensi menebang kayu dalam satu hari karena keterbatasan alat,” terang Khalid.

“ Penting segera pemerintah membuat kebijakan menjawab kondisi tersebut, terutama kebutuhan  material seperti kayu dan galian C (pasir dan koral) pasca gempa yang sangat tinggi berisiko terjadinya bencana ekologis seperti banjir dan longsor,” ujar Khalid.

Dalam hal ini, Walhi Sumbar terus melakukan kampanye tentang persoalan lingkungan yang ditimbulkan dari tahap rehab/rekon. “ Selain itu juga dilakukan sosialisasi dan masukan pada pemerintah  dan juga mengkampanyekan lewat media cetak dan elektronika,” tukas Khalid.

“ Pasca gempa ini, Walhi Sumbar juga terus melakukan advokasi rehab/rekon agar jangan meninggalkan bencana lainnya,” ujar Khalid.

Sebagai cacatan, sebelum terjadi gempa dahsyat tahun 2009 kemaren, kebutuhan Sumbar akan kayu dipasok dari sumber yang tidak jelas. “ Kalau sumber kayu tidak jelas ini mengalami peningkatan untuk memenuhi kebutuhan untuk masa rehab/rekon, maka Sumbar akan terus panen bencana,” kata Khalid.

Untuk penanggulangan bencana di Sumatera Barat, Walhi Sumbar bersama LSM lainnya membentuk Lumbung Derma pada tahun 2004. “ Lumbung Derma merupakan kumpulan 27 organisasi LSM dan organisasi mahasiswa yang merangkum informasi dan koordinasi bencana tingkat Sumbar,” jelas Khalid.

(yose)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: