Mentawai Dalam Fase Panik

Bingung. Perasaan ini tak hanya menggelayuti pengungsi tsunami Mentawai yang berada di titik pengungsian, tapi juga penggiat bencana yang masih eksis disana.

Pengungsi bingung, kenapa pasokan pangan terhenti, disaat pembagian lahan ditempat baru belum memberi kepastian. Padahal, lahan kosong bisa disulap menjadi kebun, untuk sekedar bertanam keladi dan pisang.

Disaat tidak produktif ini mereka semakin dibebani masalah perut. Proyek pengerjaan lahan dari PNPM Mandiri serta PMI yang bernilai Rp 1 juta terpaksa disisihkan untuk membeli beras miskin (raskin).

Sepertinya, aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 Tentang Penggulangan Bencana tidak berlaku bagi mereka. Pangan yang termaktub dalam peraturan tersebut terhenti realisasinya pada bulan Januari lalu. Padahal penanganan bencana Mentawai masih berstatus tanggap darurat.

Realitas yang dialami pengungsi berbanding terbalik dengan pemerintah. Ketika pengungsi berharap banyak pada abdi negara dalam keadaan serba darurat, itu hanya sia-sia belaka. Empat bulan berlalu, pemerintah masih belum punya manajemen yang jelas terkait penanganan bencana Mentawai.

Kunjungan rombongan Badan Nasional Penanggulangan Bencana beserta staff beberapa kementerian ke tempat relokasi 23 Februari lalu hanya melegalkan perpanjangan tanggap darurat untuk ke empat kalinya.

Melihat kenyataan penanganan bencana di lapangan, Staff Yayasan Air Putih Zulkifli mengatakan, pemerintah harus punya manajemen dan strategi tersendiri untuk penanganan bencana di Mentawai.

Fase pemulihan kebutuhan dasar yang digulirkan bulan Januari lalu, belum berjalan karena persoalaan birokrasi serta penanganan di lapangan belum memenuhi syarat untuk itu.

Alhasil, dana segar Rp 13,9 miliar yang dialokasikan untuk berbagai sektor penanganan bencana belum bisa dinikmati oleh mereka yang berhak.

Demikian juga halnya dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang telah bekerja selama empat bulan ini. Puluhan LSM yang terlibat butuh koordinator tapi tak digubris.

Bahkan, mereka cemas, program yang telah dijalankan tak ada yang menyambut ketika suatu saat program terhenti karena dibatasi anggaran dan waktu.

Ketika LSM banyak yang mau tutup program di akhir Februari dan Maret ini, buru-buru Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mentawai mencoba menyurati LSM yang bersangkutan agar bisa membatalkan rencana tersebut.

Empat bulan berlalu, pemerintah masih mencari formula yang tepat untuk mengisi kebutuhan status tanggap darurat. Carut marut penanganan terjadi di semua sektor penanganan bencana.

Tanggap Darurat Jilid IV
Tiga jilid tanggap darurat yang digulirkan paska dihantam tsunami 25 Oktober 2010 berjalan stagnan. Ketiadaan Surat Keputusan (SK) dari pemangku kebijakan, menjadikan perjalanan tanggap darurat membosankan. Tanpa panduan tanpa target yang jelas.

Alhasil, menjelang tutup bulan Februari 2011, BPBD Mentawai kembali mencuatkan ide perpanjangan tanggap darurat dengan alasan ruang lingkup kedaruratan masih menyertai penanggulangan.

Restu pun datang dari Deputi Penanggulangan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Soetrisno saat mengunjungi beberapa titik relokasi pengungsi tsunami Mentawai pertengahan Februari lalu.

Kepala Pelaksana BPBD Mentawai Tarminta menjelaskan, salah satu alasan perpanjangan tanggap darurat karena semua hunian sementara belum rampung.

Disaat yang bersamaan, Project Manager Mentawai Plan Indonesia Djuneidi Saripurnawan mengatakan, pemberlakuan tanggap darurat terus diperpanjang, tapi konsepnya tidak pernah jelas.

“Tidak jelas sampai kapan pemerintah akan menutupi kekurangannya,” Zulkifli menambahkan.

Saat ditelusuri di lapangan, stagnasi penanganan memang nyata adanya. Misalnya, warga Dusun Asahan, Desa Malakopak, Pagai Selatan masih tinggal ditenda bantuan beberapa LSM disaat sebagian penduduk dusun lainnya telah berdiam di huntara.

Akses kesehatan yang jauh, menyebabkan seorang ibu muda di huntara KM 32, Rabu (3/3) melahirkan bayi prematur berusia 6 bulan via dukun kampung dengan proses placenta. Prosesnya nyaris mengalami kegagalan sebelum tim medis Ibu Foundation turun tangan.

Bahkan, tiga bulan tanggap darurat berjalan, pemerintah harus kembali mendata pengungsi untuk mendapat kepastian kuantitatif serta mempermudah pendistribusian bantuan kedepannya.

“Disela pembagian beras dan jaminan hidup untuk pengungsi yang telah menghuni huntara, kita lakukan pendataan kembali seperti sistem pendataan kartu keluarga agar kita mendapatkan kejelasan tentang jumlah serta kebutuhan pengungsi,” ujar Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mentawai Halamoan Pardede di Sikakap, akhir Februari lalu.

Padahal, sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 21 Bab III Tanggap Darurat PP No.21 Tahun 2008 tersebut, menjelaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pengkajian yang cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya.

Secara kinerja lembaga , mustahil tidak dipahami karena ketika melakukan penyelenggaraan penanganan bencana haruslah mengerti tentang payung hukumnya.

Maka, keberanian instansi terkait untuk bertindak dilapangan berdasarkan peraturan yang ada seharusnya telah dimulai pada masa tanggap darurat awal.

“Semua penyelanggaraan ini sudah diatur dalam PP 21 Tahun 2008 dan dicocokkan dengan kebutuhan lapangan. Itu berdasarkan assesment,” kata Koordinator Pusat Kendali Operasi (Pusdalops) BPBD Sumbar Ade Edward di Padang, pertengahan Februari lalu.

Sementara itu, anggaran pemulihan kebutuhan dasar senilai Rp 13,9 miliar belum juga cair. Padahal, penggunaan anggaran ini ditargetkan bulan Januari dan Februari lalu.

Belum rampungnya pembangunan huntara secara keseluruhan serta banyak target yang tidak jalan berimbas pada pencairan dana pemulihan kebutuhan dasar secara keseluruhan.

Tarminta saat dihubungi via telepon mengatakan, percepatan pencairan dana pemulihan kebutuhan dasar tergantung pengajuan PJOK. “Saat ini kita telah mengajukan PJOK ke BPBD Sumatra Barat,” tuturnya.

Pada dasarnya, LSM yang masih eksis di Mentawai butuh BPBD sebagai leading sector. Mereka juga rindu kehadiran UN Ocha atau UN RC, sebagai koordinator LSM sebagaimana penanganan bencana di Padang Pariaman.

“Untuk koordinasi mestinya BPBD Mentawai selalu berada di Sikakap dengan pembukaan posko,” ujar Zulkifli.

Hunian Sementara
Hunian sementara (huntara) dibangun untuk melindungsi pengungsi agar terhindar dari terpaan hujan dan panas. Huntara adalah bangunan transisi paska tenda menuju hunian tetap.

Berdasarkan keputusan Bupati Kabupaten Mentawai No. 188.45-320 Tahun 2010, untuk pengungsi Mentawai, huntara dibangun sebanyak 2.072 unit di beberapa titik pengungsian di Pagai Utara, Pagai Selatan, dan Sipora Selatan.

Untuk di Pagai Utara, saat ini, telah siap sebanyak 410 unit huntara. Sementara itu, huntara yang dibangun Palang Merah Indonesia (PMI) telah selesai 464 unit dari total 516 unit.

Di Sipora Selatan telah siap 613 unit, namun, sebanyak 413 unit belum terisi. “Hunian sementara di Sipora Selatan tuntas 10 Maret ini,” kata Tarminta.

Menurut Deputi Penanggulangan Darurat BNPB Soetrisno , huntara yang dibangun harus berdasarkan persyaratan seperti, akses jalan terjangkau, dekat sumber air, dekat sumber ekonomi mereka, dan sumber daya lokal.
Total pembangunan huntara ini mencapai Rp 35 miliar.

“Di BPBD ada dana donasi dari masyarakat senilai Rp 7,9 miliar. Itu akan digunakan untuk membangun 666 unit huntara lagi,” ujar Soetrisno.

Saat ini,  666 unit huntara tersebut belum dipastikan kapan pembangunannya karena tempat pasti dan anggaran belum jelas.

Pembangunan huntara di Mentawai di desain berbasis mitigasi ketimbang tradisi. Pengabaian tradisi orang Mentawai justru menimbulkan suatu masalah baru.

Salah satu titik pendirian huntara terdapat di KM 37, Kawasan HPH Minas Pagai Lumber (MPL), Pagai Selatan. Disini adalah pusat konsentrasi warga yang berasal dari Dusun Purorogat, Dusun Maurau, Dusun Asahan, dan Dusun Tapak Jaya.

Untuk menuju lokasi ini, diperlukan waktu 3 jam dari  Sikakap. Sekitar 15 menit pelayaran dari dermaga di Sikakap, kita akan menepi di titik nol, dermaga Polaga, Pagai Selatan.

Kemudian perjalanan bisa dilanjutkan dengan dengan menyewa motor. Kita harus melewati jalan yang dibangun oleh pemegang HPH di Mentawai saat masa kejayaan dekade 1970-an hingga 1990-an tersebut dengan melintasi debu. Maka, masker sangat vital untuk antisipasi penyakit yang muncul akibat debu.

Lain lagi, kalau musim hujan, becek tanah akan menyulitkan perjalanan. Perjalanan semakin terasa melelahkan karena kontur jalan yang menanjak dan berlobang.

Ketika melewati KM 21 hingga KM 24, kita bisa melihat deretan huntara korban gempa tahun 2007. Mereka berasal dari Balekraso. Huntara itu dibangun oleh Charitas.

Untuk memudahkan pelayanan kepada para pengungsi di KM 37, beberapa Non Government Organitation (NGO) mendirikan posko bersama wilayah perbukitan tersebut.

Antara lain, Yayasan Air Putih, Plan Internasional, Churh World Service, Archenova, PMI, Ibu Foundation, Gerakan Kemanusiaan Indonesia, dan lainnya.

Mereka saling bahu membahu, saling menutupi kekurangan masing-masing. PMI yang bermain difisik, kadang menjadi alat transportasi bagi pengungsi yang telah bermukim disepanjang jalan tersebut.

Karena selain di KM 37, pengungsi di Pagai Selatan itu juga tersebar di KM 27, KM 32, KM 39, KM 40, dan KM 44.
Untuk kesehatan, NGO sepakat membuka crisis center.

 Ibu Foundation lebih banyak menangani hal ini. Sebuah mobil berjenis off road difungsikan sebagai ambulance untuk melakukan perjalanan medis di sepanjang jalan berdebu tersebut.

“Crisis center dibuka 10 Februari lalu, terinspirasi pada penanganan campak yang dialami oleh 27 orang pengungsi di awal Januari lalu,” ujar Coordinator Kesehatan Ibu Foundation Chandra Sembiring Meliala di KM 37, akhir Februari lalu.

Ketika penyakit campak menyerang pengungsi tersebut, NGO yang berbasis di sekitar KM 37 itu kewalahan dalam melakukan penanganan karena keterbatasan peralatan medis dan obat-obatan. Mereka kemudian mengevakuasi para korban ke Puskesmas Sikakap.

“Kita melakukan evakuasi pakai truk. Tapi sayang, setalah sampai di Puskesmas, NGO juga yang merawat,” katanya.

Di KM 37 ini, juga tertambat warga dusun Asahan yang berjumlah 80 kk. Mereka adalah pengungsi yang direlokasi karena anjuran pemerintah. Saat ini, mereka masih menghuni tenda biasa dan shelter box.

Seorang warga Asahan Jonus Selelubaja mengatakan, tinggal di tenda adalah penyiksaan. Kalau malam embun masuk kedalam, sedangkan kalau siang sangat panas.

“Kita dijanjikan akan menghuni huntara seperti warga dari dusun lainnya, tapi entah kapan,” jelas Jonus Saleleubaja.

Pengungsi tersebut diberi harapan oleh pemerintah berupa huntara berkerangka besi. Pengerjaan huntara oleh “Talenta” ini masih berlangsung. Pihak pemerintah mengatakan pada bulan April, pengungsi tersebut sudah bisa menempati huntara itu.

Lain lagi cerita, di pusat relokasi Pagai Utara, tepatnya di Trans Tekako. Akses jalan sangat bertolak belakang dengan jalan di Pagai Selatan.

Meski sama dibangun oleh HPH MPL, jalan disini hanya bisa dilewati oleh motor jika menempuh perjalanan melalui rute daratan dari Sikakap.

Sebuah jembatan penghubung utama di Muara Tekako antara Sikakap dengan Trans Tekako terputus sebelum tsunami menghajar Mentawai.

“Jembatan yang bisa dilewati mobil tersebut telah putus sebelum tsunami. Ada juga untungnya tsunami karena jembatan itu akan diperbaiki,” tutur Andi, seorang tukang ojek.

Kebanyakan NGO yang mempunyai program di relokasi Pagai Utara memakai motor dari Sikakap. Untuk menyeberangi sungai Muara Tekako tersebut, ada sebuah rakit berukuran 4 x 4 meter yang ditarik pakai tali sebagai alat penarik.

Bagi yang ingin menyeberang akan bekerja dengan sendirinya menarik tali tersebut. Terkadang, ada juga masyarakat setempat yang menjadi operator rakit penyeberangan itu.

Setelah berhasil melewati penyeberangan, maka jalan tembokan sepanjang 1 kilometer akan menyambut kita. Paska itu, tanah khas perkebunan mau tidak mau harus dilalui.

Sungguh melelahkan untuk menyelamai misi kemanusiaan di wilayah ini. Ada obat penyenang hati mungkin hanya rimbunnya alam Mentawai dari kejauhan.

Lalu, untuk NGO yang berkepentingan membawa bahan material serta bantuan untuk pendistribusian air, maka jalan laut adalah pilihan satu-satunya.

Barang-barang material serta logistik bisa dibawa dengan kapal bermesin 40PK. Sedangkan untuk truk, harus menggunakan jasa kapal Ambu-Ambu dengan ongkos Rp 5 juta. Semuanya, dilabuhkan di Dermaga Lokbon, Pagai Utara.

KM 4 Trans Tekako, untuk sementara waktu, disinilah pusat pengungsi bagi warga yang berdomisili di pulau Pagai Utara.

Ketika malam hari, huntara disini terang benderang karena dilengkapi panel surya bantuan PLN. Disini juga terdapat 2 gereja bekonstruksi bangunan sementara.

Huntara di KM 4 ini berjumlah 84 unit. Selain itu, juga ada dapur umum 3 unit, MCK 6 unit, dan ruang serbaguna 3 unit.Warga disini berasal dari Dusun Muntei, Dusun Baru-Baru, Dusun Muara Tekako, Dusun Matoninit Jaya.
PT Waskita Karya menjadi pemborong pembangunan huntara disini. Begitu juga halnya dengan huntara yang ada di KM 8 dan KM 10 Kawasan HPH Minas Pagai Lumber, Pagai Utara.

KM 8 dan KM 10 dipersiapkan untuk pengungsi yang telah menempati hunian sementara di KM 4. “Disana lebih dekat dengan sumber air. Awal Maret ini mereka akan relokasi kembali,” ujar Tarminta.

Ketika ditelusuri KM 8 dan KM 10 ini, ada suatu kejanggalan dimana dipintu beberapa huntara tertulis “Kalau tanaman ini belum diganti, saudara tidak bisa menempati bangunan ini.”

Menurut Kepala Dusun Muntei Tirsanus Samaloisa, lahan huntara di KM 8 dan KM 10 merupakan tanah milik HPH. Lalu, ketika lahan tersebut kosong, warga sekitar memanfaatkan lahan itu untuk ditanam beberbagai tanaman seperti keladi, ubi, kakao, dan pisang.

“Kita akan tetap tinggal disana. Urusan tanah adalah urusan pemerintah,” katanya.

Sebelumnya, saat rapat koordinasi dengan NGO di Sikakap, Kepala Pelaksana BPBD Mentawai Tarminta mengatakan, untuk menangani manusia tidak diabaikan ketika berada dalam hutan lindung.

“Untuk itu, saat ini sedang diminta Kementerian Kehutanan membebaskan lahan dari kepemilikan HPH di 8 titik pengungsian pengungsian,” jelasnya.

Untuk menunjang kebutuhan air bersih bagi pengungsi di Pagai Selatan dan Utara ini, Church World Service kerjasama dengan Plan Internasional memasok sekitar 75 ribu per liter per hari di masing-masing wilayah.

“Kontrak memasok air bersih untuk pengungsi hanya sampai 2 April, untuk itu kita berharap pemerintah bisa melanjutkan,” kata Project Manager Mentawai CWS Jerry Tobing.

Sedangkan Project Managaer Mentawai Plan Indonesia, Djuneidi Saripurnawan mengatakan, untuk di Pagai Utara, pemerintah bisa memberdayakan Instalasi Pengolahan Air (IPA) bekas perusahaan HPH.

“Pemerintah sebetulnya mampu menangani kebutuhan air bagi pengungsi jika mau,” ujarnya.
Saat berada di Sikakap, Soetrisno mengatakan, kalau NGO pergi, maka urusan pasokan air adalah tanggung jawab pemerintah daerah.

Untuk MCK, Archenova bersama Plan Internasional juga sedang membangun di beberapa titik pengungsi. “7 unit toilet dengan masing-masing 4 unit tiap toiletnya sedang dibangun dari KM 27 hingga KM 40,” kata Manager Archenova Mentawai Muhammad Salim.

“Adanya toilet ini diharapkan bisa mengubah kultural masyarakat yang biasanya buang air besar di ladang sekarang ditempat yang refresentatif,” ujarnya.

Sementara itu, di wilayah Sipora Selatan, sejauh ini ada beberapa NGO yang melakukan program disana antara lain, Surf Aid dan Mercy Corps.

Pemakaian huntara direncanakan untuk 2 tahun kedepan, setelah itu pemerintah akan segera membangun hunian tetap di lahan seluas 30 ribu hektare di empat titik pengungsian.

Berdasarkan Rencana Aksi Rehab Rekon Mentawai, aggaran untuk sektor perumahan ini mencapai Rp 156 miliar lebih.

Misi Kemanusiaan Berat Diongkos
“Kring…. Kring…. Kriiing,” handphone mendering. “Kak saya sudah keliling di Sikakap, tapi bensin tetap gak ada,” seorang staff Yayasan Tanggul Bencana Indonesia (YTBI) menelepon Project Manager Mentawai YTBI Nurhaima Purba.

Lewat handphone itu pula, Ima panggilan akrab perempuan berdarah Batak ini mengatakan, kau usahakan cari terus sampai dapat karena kita harus mendistribusikan bantuan ke Dusun Mapinang Utara sebelum siang ini.

Tak berapa lama kemudian, seorang staff  YTBI lainnya juga menelepon. Dia mengatakan telah mencari bensin hingga ke Nemnem Leuleu, namun tetap tidak ditemukan.

Masih di gagang handphon itu, emosial Ima meledak. “Kau harus dapatkan bensin itu, walaupun itu dengan cara paling brengsek sekalipun,” tegas Ima dalam logat Batak.

Pertengahan Februari itu, Ima sengaja menyebar sekitar empat orang staffnya untuk mendapatkan bensin yang sering langka di Sikakap.

Upaya itu berbuah. Menjelang siang, seorang staffnya mendapatkan bensin sekitar 200 liter di Dermaga Polaga, seberang Sikakap.

Jumlah tersebut didapatkan dari beberapa pengecer di Polaga. Harga Rp 8 ribu per liter harus ditebus agar program kemanusiaan bisa berjalan.

Sikap emosional relawan akhir-akhir ini adalah suatu yang lumrah. Misi kemanusiaan seringkali tertunda karena ketiadaan bensin dan solar.

Paska tsunami, kebutuhan bensin dan solar di Sikakap melonjak secara drastis. Sementara, kuota untuk Sikakap sendiri tidak ada penambahan.

Edu Hutagalung, pemilik depo Pertamina untuk kawasan Mentawai, di Sikakap mengatakan, paska tsunami kebutuhan BBM melonjak 50% – 60% dari jatah yang diberikan Pertamina.

Saat ini, Edu menjelaskan, kuota bensin untuk deponya perbulan adalah 200 ton. Kuota yang sama juga berlaku untuk solar.

Setengah dari kuota tersebut dialokasikan untuk Sikakap. “Pasokan untuk Sikakap sama, sementara kebutuhan terutama bagi NGO sangat tinggi,” katanya.

Imbasnya, ketika minyak dibongkar dari kapal di depo tersebut, minyak langsung habis maksimal dalam 3 hari.
Meski NGO sangat membutuhkan bensin dan solar untuk program kemanusiaan mereka, Edu mengaku tetap mengutamakan masyarakat umum.

Kelangkaan bensin ini dimanfaatkan oleh masyarakat Sikakap dengan menjual minyak eceran. “Sebelum tsunami hanya ada 2 warung yang menjual minyak eceran. Paska tsunami, terdapat 8 warung membuka usaha serupa,” kata Edu.

Di tingkat pengecer di Sikakap dan Dermaga Polaga, bensin dijual Rp 8 ribu hingga Rp 10 ribu.
Untuk menghindari kelangkaan Edu, saat ini memberlakukan sistem nomor secara bergelombang dibatasi sebanyak 10 orang. “Setiap orang yang membeli dibatasi maksimal 30 liter,” ujarnya.

Selain itu, Edu saat ini terus mengupayakan penambahan kuota kepada Pertamina di Padang. “Awal Februari lalu, rapat dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mentawai untuk minta dukungan penambahan kuota minyak, namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda mereka memberi rekomendasi,” Edu menjelaskan.

“Sekarang saya minta surat rekomendasi dari camat Sikakap untuk dibawa ke Padang. Kalau tidak dikasih, saya akan mengusahakan sendiri,” tegasnya.

Menurutnya, kuota ideal untuk deponya adalah 400 ton bensin dan 400 ton solar.

Budget NGO untuk pendistribusian juga semakin gemuk takkala tarif sewa boat tidak lagi rasional. “Saat melakukan pendistribusian paket bantuan ke dusun-dusun di ujung pulau, kita harus menyewa kapal boat seharga Rp 5 juta pulang pergi,” ujar Djuneidi Saripurnawan.

Dia menambahkan, anggaran program seringkali harus disubsikan untuk kebutuhan transportasi.
Berat diongkos dalam misi kemanusiaan ini juga dikeluhkan oleh Koordinator Logistik Archenova Muhammad Salim. “Transportasi menyedot budget kita sebesar 40 persen,” ungkapnya suatu ketika.

Dia menceritakan, ongkos bongkar di pelabuhan sangat mahal. Tiap naik dan turun mobil di pelabuhan Polaga harus bayar 1 juta. Sewa untuk menaikan mobil truk di Kapal Ambu-Ambu mencapai Rp 3 juta.

Bahkan, suatu ketika pimpinannya pernah mengatakan, “cuma orang gila yang mau kerja di Mentawai.”
“Tapi, bagiku bisa buat orang senyum, itu sangat menyenangkan,” ujarnya.

Ancaman Eksodus Kembali
Eksodus kembali pengungsi ke pemukiman lama didepan mata. Sebagian besar pengungsi, melewati hari-hari kosong selama empat bulan sambil menunggu suatu hal yang bisa membuat mereka beraktivitas tanpa kepastian.

Kebijakan relokasi bagi pengungsi Mentawai memang memberi kemudahan dalam pemberian bantuan karena akses. Namun, disatu sisi kebijakan ini telah menjauhkan mereka dari kebun yang berada disekitar pemukiman lama.

Semenjak eksodus dari pemukiman lama yang berada disekitar pantai, ada banyak cerita dan aktivitas hidup yang harus terkubur. Mereka mesti meninggalkan kebun yang selama ini menjadi tumpuan hidup disaat tempat baru belum memberi kejelasan.

Kebun bagi masyarakat Mentawai adalah kehidupan. Dari sana aliran rupiah diharapkan. Dan dari sana juga pasokan untuk pengisi perut digantungkan.

Kebanyakan isi kebun bervariatif seperti, pisang, keladi, cokelat, sagu, dan nilam. Sekeliling itu hingga ke pantai biasanya terdapat kelapa yang dijadikan mata pencaharian. Kelapa diolah menjadi kopra.

Menempati hunian baru otomatis menjarakkan mereka dari kampung lama sekitar 7 hingga 20 kilometer. Hunian baru belum menyediakan kebun, untuk itu mereka berharap banyak pada pemangku kebijakan serta lembaga kemanusiaan untuk urusan logistik.

Kepala Dusun Maurau di KM 37 menegaskan, kalau pemerintah tidak bisa berbuat setelah NGO pergi, maka kita akan balik lagi ke kampung.

Ancaman ini bukannya tanpa alasan. Pasokan logistik terutama beras serta kejelasan lahan untuk berkebun membuat sebagian pengungsi panik.

Kehidupan ditenda sejatinya tidak pernah mereka harapkan, tapi keadaanlah yang membuat demikian. Relokasi yang sangat jauh dari kebun, membuat mereka hanya bisa menahan angan-angan ingin memanen tiap saat karena membutuhkan waktu sekitar 3 jam untuk mencapainya.

Bagaimana pun, di relokasi baru mereka harus bisa menata hidup baru. Tapi, tidak gampang mengubah kultural serta  cara-cara mereka dalam menghasilkan uang.

Seperti halnya di Pagai Selatan, pengungsi di Pagai Utara berencana eksodus jika pasokan untuk perut tidak lagi lancar.

“Hidup berdampingan dengan masyarakat sekitar sangat kami syukuri karena mereka banyak membantu kami selama ini. Mereka sering mengasih kami pisang dan keladi, bahkan gula, kopi dan rokok,” terang Kepala Dusun Muntei Tirsanus Samaloisa.

Tapi entah sampai kapan, lanjut Tirsanus, akan diberi belas kasihan seperti itu.

Eksodus ke pemukiman lama bisa saja cepat terjadi jika pemerintah tidak mampu memenuhi hak-hak pengungsi korban tsunami yang telah direlokasi.

Manuver Sawit di Bumi Sikerei
Bencana tsunami memberi kekosongan lahan dan harapan bagi masyarakat Mentawai. Kini, sawit menunggu giliran mengisi kekosongan tersebut.

Tiga perusahaan telah mengantongi izin dari Bupati Mentawai Edison Selelelubaja untuk membuka lahan sawit di empat pulau besar di Mentawai.

PT Swastisiddhi Amagra dan PT Rajawali Anugerah Sakti mendapat jatah lahan seluas 34 ribu hektare di Pagai Selatan, Pagai Utara, dan Sipora Selatan.

Sedangkan PT Gozco Plantation mendapat izin membuka sawit seluas 39 ribu hektare di Siberut.
Berdasarkan peta lokasi, kedua perusahaan tersebut akan melakukan penanaman sawit di kawasan pantai. Hal ini bisa mengancam ekosistem pantai karena sifat sawit adalah homogen.

Deputy Direktur Yayasan Citra Mandiri (YCM) Frans Sihaan  menjelaskan, kebijakan sawit bisa mengancam tumbuhan sekitar pantai seperti mangrove.

Dia menambahkan, kebijakan ini akan mempertinggi resiko bencana karena selama ini tumbuhan mangrove terbukti mampu menahan sekitar 50 persen  laju tsunami.

“Pemerintah abu-abu dalam kebijakan bencana. Antara pengarusutamakan pengurangan resiko bencana atau pengarusutamaan kematian atas perubahan  ekosistem pantai,” pungkasnya.

Izin pembukaan lahan sawit bagi PT Rajawali Anugrah Sakti dikeluarkan secara resmi melalui SK Bupati Mentawai No. 188.45-205 Tahun 2010. Sedangkan izin PT Swasti Sidhi Amagra via SK Bupati Mentawai No. 188.45-206 Tahun 2010.

Sementara itu, izin bagi PT Gozco Plantation sangat disesalkan oleh mahasiswa Mentawai karena Menjadikan Tanah Suku Mentawai Seluas 73.000 Hektar Menjadi Tanah Negara Melalui Pelepasan Hak Untuk Mendapatkan Sertifikat HGU/ Hak Guna Usaha (UU NO. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria).

Kebijakan bupati ini justru didukung oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. Hal ini memicu aksi unjuk rasa sebagian besar mahasiswa Mentawai di Padang, Senin (7/3).

Koordinator mahasiswa Mentawai Ronal.E.P Samongilailai menilai pembukaan sawit hanya akan memiskinkan masyarakat Mentawai dan menghilangkan hak akses terhadap tanah pertanian serta menjadi buruh sawit di tanah sendiri.

Sawit memang menjanjikan, tapi 30 tahun kedepan, generasi Mentawai tak bisa lagi menikmati alam tropis Mentawai. Sembari mengutuk generasi terdahulu yang menggaransi kebun  sawit.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: